SUARA TANI - Rembang. Dengan perjanjian sewa-menyewa aset Perhutani serta banyaknya kerjasama dengan pihak eksternal dan juga untuk permasalahan tenurial tanah , Perhutani lakukan soaialisasi bidang hukum dan Kepatuhan bagi petugas dilapangan. Kamis 9/12.
Sosialisasi bidang hukum dan kepatuhan diikuti oleh Waka Administratur Dwi Anggoro Kasih, kasih Kelola SDH Kasmijan, kasi PBB Kriswantoro, segenap Asper,perwakilan KRPH, Ka Ur Teknik, dan jajaran KSS kantor KPH Mantingan.
Admnistrarur KPH Mantingan Marsaid yang membuka kegiatan, menjelaskan bahwa untuk mengantisipasi banyaknya perjanjian dan kerjasama dengan pihak eksternal maupun pihak lain petugas kita dilapangan harus melek hukum dan paham dalam urusan tata cara penerapan hukum dalam mengatasi permasalahan yang ada dilapangan. “Ujar Marsaid.
Nara Sumber Divre Jateng Mohamad Fadlun menjelaskan dengan banyaknya kemudahan dalam infestasi tentu akan membawa dampak bagi para petugas dilapangan dalam memetakan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan sesuai dengan Peraturan menteri no 7 tahun 2021. “terang Mohammad Fadlun.
Ia juga menambahkan bahwa untuk kegiatan penggunaan kawasan hutan diatur dengan keputusan Menteri. Untuk Religi misalkan tempat ibadah, tempat pemakanam dan wisata Rohani. sedangkan untuk pertambangan meliputi, pertambangan mineral dan batubara (minerba), minyak dan gas bumi, termasuk sarana, prasarana dan smelter. Itu beberapa bagian yang harus dimengerti dan dipahami petugas dilapangan.
Sedangkan yang untuk proyek prioritas nasional misal Waduk, bendungan, irigasi saluran air minums luran pembuangan air dan sanitasi, dan pembangunan perairan lainya. kalau di hutan mantingan ada satu proyek prioritas yaitu bendungan Randugunting yang berada di masuk Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kalinanas turut desa Kalinanas Kecamatan Japah kabupaten Blora.”Jelas dia.
Sementara itu Kepala Sub Seksi Hukum Kepatuhan dan Tenurial Ndaru Satyaningsih menambahkan dengan banyaknya kerjasama dengan pihak lain maka petugas dilapangan bisa memahami dan membedakan mana permasalahan yang masuk tenurial dan mana permasalahan yang masuk pada kawasan perlindungan. “tuturnya.
Permasalahan penggunaan aset dan tanah tanah Djawatan Kehutanan (DK) perlu diseragamkan dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menyangkut aset, dan tanah kawasan hutan dengan tujuan istimewa (LDTI). dengan adanya pemilahan permasalahan akan memudahkan petugas dilapangan dalam membuat perjanjian kerjasama.” bebernya.
Untuk memisahkan permasalahan tenurial penggunaan aset Perhutani pertugas dilapangan perlu memahami dan harus tahu secara detail dalam membuat kerjasams dengan pihak ketiga ataupun pihak lain. Pemahaman petugas dilapangan harus terus dilakukan untuk memperkecil permasalah yang akan timbul di suatu saat nanti. “ungkap Ndaru ,sambil membagikan bahan sosialisasi Bidang Hukum dan Kepatuhan. (LLS)
0 komentar:
Posting Komentar